Refleksi dan penyusunan strategi mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (dilengkapi dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah

Membangun koalisi yang otoritatif dalam menilai proses pembentukan perundang-undangan partisipatif

Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah tentang penyerahan sebagaian urusan pendidikan dan kebudayaan kepada daerah tingkat II percontohan

Analisis penerapan sap (laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan) dan peraturan perundang-undangan lainnya pada penyajian laporan keuangan akademi imigrasi