Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa 1999: Undang-undang Republik Indonesia No.30 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa 1999 (UU RI No.30 Tahun 1999)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Analisis dan evaluasi hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase : Undang-undang nomor 30 tahun 1999 / Huala Adolf...[et al.]; Editor: Syaiful Watni

Notaris merangkap jabatan sebagai arbiter ditinjau dari undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa = Notary dual position as arbitrator in terms of law number 30 of 2004 concerning the notary juncto law number 30 of 1999 on arbitrator and alternative dispute resolution