Perlindungan konsumen melalui kewajiban pengaturan tentang kewajiban pelabelan pada rokok berlabel ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan = Consumer protection through obligation labelling regulation on cigarette label product according to Law number 8 of 1999 on consumer protection, Law number 36 of 2009 on health, and Law number 19 on 2003 on cigarette secure for health

Perlindungan terhadap hak konsumen atas pemenuhan tuntutan ganti kerugian immateriil: menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen = Protection of consumer's right on the fulfillment of immaterial losses claims: persuant to the law number 8 year 1999 on consumer protection

Perlindungan konsumen terhadap biaya administrasi payment point Online Banking (PPOB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pemakaian token listrik prabayar listrik pintar PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN ) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen = Consumer protection against the administrative costs payment point online banking (PPOB) and street lighting tax (SLT) on the use of prepaid electricity tokens smart electricity by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) to be reviewed by law number 8 of 19 on consumer protection

Analisis pelindungan konsumen terhadap kasus PT Ford Motor Indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: studi kasus akta perdamaian yang telah dikuatkan dalam putusan nomor: 61/ Pdt.g/ 2016/ PN.Jkt.Sel = Consumer protection analysis of PT. Ford Motor Indonesia case according to law number 8 of 1999 on consumer protection: case study of deed of peace in verdict number 61/ Pdt.g/ 2016/ PN.Jkt.Sel

Analisis yuridis penerapan perlindungan konsumen nasabah pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank X ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan surat edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu = Juridical analysis of consumer protection Bank X implementation listed in the law on consumers protection and Bank Indonesia circular letter No. 14/17/DASP about organizing activities of the means of payment using the card APMK