Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam proses pemberhentian Presiden dan/ atau wakil Presiden menurut UUD 19945 perubahan ketiga dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kutipan putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia : nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 perihal pengujian undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengisian jabatan presiden yang berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = Analysis of the authority of the people's consultative assembly in filling the position of the president who is permanently incapacitated according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Bahan tayangan materi sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Keteapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Implikasi putusan mahkamah konstitusi dalam pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia