Eksekusi Putusan di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Amandemen (Undang-Undang No. 9 Tahun 2004)

Tinjauan yuridis tentang obyek sengketa tata usaha negara menurut undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara

Peradilan tata usaha negara: undang-undang no.5 tahun 1986

Penerapan uitvoerbaar bijvoorraad dalam putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama (studi kasus putusan perkara perdata register nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG)

Pembatalan kasasi perkara tata usaha negara berdasrkan undag-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung (studi kasus gugatan terhadap Walikota Jakarta Timur)