Pelaksanaan hukum mati di Indonesia dikaitkan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang narkotika terhadap UUD 1945

Analisa putusan Mahkamah Konstitusi putusan perkara No. 001-021-022/PUU I/2003, permohonan pengujian Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan terhadap undang-undang dasar negara RI tahun 1945

Putusan nomor 005/PUU-III/2005 : pengujian UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terhadap UUD 1945 / Mahkamah Konstitusi

Melanjutkan pelembagaan Mahkamah Konstitusi usulan terhadap undang-undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013) = Plaintiff Legal Standing In Testing Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and the Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (Study of Constitutional Court Verdict Number 36/PUU-X/2012 and 7/PUU-XI/2013)