Pembatasan poligami menurut PP No. 10 Tahun 1983 ditinjau dari segi hukum Islam, UU No. I Tahun 1974 dan KUH Perdata

Suatu tinjauan terhadap UU No.1/74 perihal poligami dan efektivitasnya

Penyelesaian pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami pada golongan Tionghoa (studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 239/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst) = The settlement of inheritance allotment in polygamy marriage of Tionghoa (case study: the Verdict of Central Jakarta district court number 239/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst) / Linda Hanafiah

Dampak perkawinan poligami di bawah tangan pada masyarakat islam Betawi terhadap perbuatan hukum jual beli tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)

Pembatalan perkawinan kedua karena poligami tanpa adanya izin istri pertama ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan No. 43/Pdt.G/2014/PN.BTM = Cancellation of second marriage due to polygamy without first wife permission reviewed from law number 1 of 1974 on marriage: the analysis of decree number 43/Pdt.G/2014/PN.BTM