Akibat perceraian pegawai negeri sipil terhadap mantan istri serta anak ditinjau dari PP no. 45 tahun 1990 atas oerubahan PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil: studi kasus putusan nomor 457/PDT/2015/PT.MDN = Civil servant divorcement legal consequences to wives and children based on PP no. 45/1990 as the amendment of PP no. 10/1983 about marriage and divorce consent for civil servant: case study of high court decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN

Peranan PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

PP no. 10 tahun 1983 dan SE no. 08/SE/1983 : tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil serta petunjuknya

Poligami ditinjau dari segi hukum islam dan PP No. 10 tahun 1983

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (pp. no. 10/1993)