Peranserta masyarakat dalam pemberantasan korupsi : kajian terhadap pasal 41-42 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (studi kasus pembelian helikopter MI-2 oleh Abdullah Puteh)

Pengadilan tindak pidana korupsi pasca putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang penghapusan berlakunya pasal 53 undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pembrantasan tindak pidana korupsi (KPK) (analisa putusan MK. 012-016-019/ PUU-IV/200

Pelaksanaan pasal 46 (1) undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pejabat Bank Indonesia (studi kasus atas nama tersangka Burhanuddin Abdullah)

Pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) terhadap undang-undang dasar (analisis putusan MK No.138/UU-VII/2009 perihal pengjujian PERPU No.4 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap undang-undang dasar 1945)