Peranan mahkamah konstitusi dalam pengujian material atas pasal 22 ayat 27 undang-undang nomor 49 Prp, tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara terhadap pasal 28 hurup 1 ayat (2) undang-undang dasar RI tahun 1945 / Arlianti Vita

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Prosedur eksekusi jaminan kredit bank pemerintah oleh panitia urusan piutang dan lelang negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, serta kendala-kendala yang dihadapi

Eksekusi lelang terhadap obyek lelang yang berupa tanah dan atau bangunan yang dibebankan pada hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Penerapan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf E Undang-undang Hak Tanggungan dalam akta pemberian hak tanggungan serta pelaksanaannya pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta I