Usaha pencegahan korupsi melalui ketentuan Kepres No. 29/1984 (suatu tinjauan yuridis)

Korupsi, kebijakan aparatur negara dan hukum pidana

Korupsi, kebijakan aparatur negara dan hukum pidana

Perbuatan merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi oleh dokter x sebagai bentuk professional occupational crime = Obstruction of justice in the effort to erradicate corruption by doctor x as a form of professional occupational crime

Kedudukan lembaga negara khusus (Auxiliary state's organ) dalam konfigurasi ketatanegaraan modern Indonesia, (studi mengenai kedudukan komisi pengawas persaingan usaha dalam sistem ketatanegaraan Indonesia)