Proses penyelesaian sengketa pilkada pasca perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Eksistensi pemerintahan Nagari berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah = The existence of Nagari government after the 2004 law number 32 about local government

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menurut Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Studi kasus Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2008)

Kedudukan peraturan daerah menurut UUD 1945 dan pengujian legalitas Peraturan Daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 / Makhfud

Undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan undang-undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa