Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi = Application of "pre-trial" by third party to ceasing investigation or prosecution of corruption

Legal standing pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan praperadilan perkara Texmaco, perkara H.M. Soeharto dan perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim)

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik sehubungan dengan penyitaan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang studi kasus putusan pengadilan tindak pidana korupsi no 39 pid sus tpk 2013 pn jkt pst = Legal protection for third party with good intention regarding asset seizure and confiscation in case of corruption and money laundering case study corruption court decision no 39 pid sus tpk 2013 pn jkt pst

Pertanggungjawaban pidana korporasi pihak terafiliasi dalam tindak pidana korupsi: studi kasus perkara tindak pidana korupsi sistem administrasi badan hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia = Corporate's criminal responsibility of affiliated party within criminal act of coruption: case study corruption of administration system of legal entity at ministry of law and human rights Republic of Indonesia

Kedudukan hukum pihak ketiga dalam praperadilan : studi kasus putusan praperadilan nomor register perkara 14/PID.prap/2010/PN.JKT.sel tentang pembatalan SKPP Bibit-Chandra = Third party legal standing in the pre-trial : case study of pretrial in South Jakarta district court, verdict number 14/PID.Prap/2010/PN JKT.Sel about cancellation of SKPP for Bibit-Chandra