Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap penyalahgunaan jabatan pejabat pembuat akta tanah berkaitan dengan Pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014 = The role of the Notary Regional Supervisory Board the abuse of the position of the land deed making officer regarding the management of Land and Building Rights Acquisition (BPHTB): decision of The Notary Regional Examination Council Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tanah atas Tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli dari Sertipikat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/PID.B/2021/PN.SBY) = Legal Protection for Land Buyers from the Actions of Land Deed Officials in Composing Sale and Purchase Deeds Proceeds from Counterfeit Certificates (Study of Surabaya District Court Verdict Number 789/PID.B/2021/PN.SBY)

Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum Yang Diakibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lain Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan PN Banda Aceh 69/PDT.G/2018/PN. Bna) = Protection of Land Deed Maker Officials from Liability for Unlawful Acts As a result of Other Land Deed Making Officials Related to the Transfer of Land Rights Regarding the Transfer of Land Rights Based on Absolute Power

Pengelakan terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan yang didahului dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat dihadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara = Evaluation towards the income tax (pajak penghasilan) and land tenure income tax (bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) exaction in the land title and/or building sales that was initiated by the installment sale agreement (perjanjian pengiukatan jual beli) with selling authorization that was made in front of the North Jakarta notary

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.) = Accountability of Land Deed Officers On Sale and Purchase Deeds Made Without The Consent of The Landowner. (Study of The Decision of the East Jakarta District Court Number: 245/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Tim.)