Pergeseran ajaran melawan hukum materiil ddalam tindak pidana korupsi sejak berlakunya UU No. 24 Prp Tahun 1960 hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 = The Shift of Substantive law concept in corruption cases since applicability of act no. 24 in 1960 until act No. 20 in 2001 jo. act No. 31 in 1999

Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi ( UU no. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU no. 20 tahun 2001)

Memberantas korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) : kajian yuridis normatif UU nomor 31 tahun 1999 junto UU nomor 20 tahun 2001 versi UU nomor 30 tahun 2002

Makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya setelah lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = The meaning of abuse of power as element of crime in article 3 law number 30 year 1999 on eradication of criminality acts of corruption and it s alteration after the enaction of law number 30 year 2014 on government administration

Peranserta masyarakat dalam pemberantasan korupsi : kajian terhadap pasal 41-42 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi