Pembatalan perkawinan poligami akibat ketiadaan izin isteri sah dilihat dari hukum islam, undang-undang no. 1 tahun 1974, dan kompilasi hukum islam (Studi kasus putusan pengadilan agama Depok nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk) = Aborted polygamous nuptial due to the absent of consent from the lawful wife from the perspective of islamic law, regulation no. 1 of 1974, and compilation of islamic laws (Case study of the decision of religious court of Depok number 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)

Keabsahan dan akibat hukum perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat (analisis putusan pengadilan agama Nomor 1551/PDT.G/PA.SBY) = The validity and legal consequences of polygamous marriage not in line with legal requirements analysis of judgement of the court of religion 1551/PDT.G/2012/PA. SBY) / Friscarina

Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Persetujuan Isteri Pertama Setelah Suaminya Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1151/PDT.G/2017/PA.Bpp) = Legal Consequences of the Cancellation of a Polygamous Marriage Without the Approval of the First Wife After The Death of Her Husband (Case Study of Balikpapan Religious Court's Number: 1151 PDT.G/2017/PA.Bpp

Kebijakan keimigrasian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perubahan sosial = Immigration policy on granting permanent residency to mixed marriages and their impact on social change

Masalah pencataatan perkawinan beda agama menurut pasal 35 huruf a Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan : studi analisa kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr.dan Nomor 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr = Problem of different religious marriage registration by a letter of article 35 of law No.23 of 2006 : an analysis of case number 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr and case number 111/Pdt/P/2007/PN.BGR