Penerapan pengadaan tanah menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 (analisis kasus pengadaan tanah jalan lingkar luar Jakarta Ruas Hankam-Cikunir, Bekasi)

Perlindungan Hukum Pemegang Girik Sebagai Pemilik Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 166/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Pst = Legal Protection For Girik Holders as The Owner of Rights On Land In Terms of Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration (Analysis of Court Decision Number 166/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst)

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Karena Pemalsuan Identitas Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang PDP (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI) = Legal Protection For Land Owners Due To Protection Of Personal Data Based PP 24 Of 1997 And Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection Of Personal Data (Analysis Of Decision Of The High Court Number 317/PDT/2020/PT DKI

Penerapan peraturan presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam sistim hukum nasional berdasarkan pasal 66 peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang = The application of urgent presidential decree predefined by president to governance needs in the national legal system based on article 66 of presidential decree number 87 year 2014 on the implementation of law number 12 year 2011 about the establishment

Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor = Legal Protection for Holders of Deed of Land Deed Officials before the Enforcement of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (Case Study of the Decision of the Limboto District Court