Analisis mengenai peranan kurator dalam kepailitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Perubahan pokok dalam peraturan kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menangani Masalah Utang Piutang menurut Undang-undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 dan Hukum Perdata di Indonesia

Kedudukan debitor atas harta kekayaannya dalam penundaan kewajiban pembayaran utang menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Tinjauan yuridis & praktis terhadap pengertian utang dan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan