Proses kebijaksanaan publik di pemerintah Daerah Khusus Ibukota: studi terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No: Da-11/23149/1972 tentang Ketentuan Persyaratan Pemberian Izin Penunjukan Penggunaan Tanah untuk Real-estate/Perumahan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Masalah pembukaan tanah untuk pembangunan di kabupaten daerah tingkat II Kupang: ditinjau dari sudut hukum lingkungan

Peran notaris dalam perjanjian jual beli tanah dan jaminan perlindungan hak hukum bagi para pihak : studi kasus tanah di daerah Pulogadung Jakarta Timur

Aspek-aspek hukum perjanjian dalam transaksi tanah secara angsuran : Studi kasus pada PT. Kreasi Prima Nusantara

Analisis Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Sederhana Pondok Mutiara Sawangan di Bogor