Kepailitan & PKPU : undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Kajian terhadap beberapa aspek hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang (Suatu analisis perbandingan penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-undang Kepailitan Indonesia dengan hukum kebangkrutan Amerika Serikat tentang reorganization).

Implementasi ketentuan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam kaitannya dengan implementasi ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Akibat hukum ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengenai jangka waktu eksekusi jaminan kebendaan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan = Legal implication of the Article 59 Law Number 37 of 2004 concerning bankcruptcy and suspension of obligation for payment of debt regarding the time frame of executing a collateral againts the creditor of holder of encumbrance right

Efektivitas penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang