Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menangani Masalah Utang Piutang menurut Undang-undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 dan Hukum Perdata di Indonesia

Kepailitan & PKPU : undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Penerapan PKPU sebagai metode restrukturisasi utang perusahaan menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penudaan kewajiban pembayaran utang = Implementation of PKPU as a company debt restructuring method according to the Law No. 37 of 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam proses kepailitan di Indonesia

Perlindungan hukum debitor termohon pkpu terhadap permohonan pkpu yang diajukan oleh kreditor separatis berdasarkan uu no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang analisis putusan PKPU no. 113/PDT.Sus-PKPU/2017/PN.Niag = Legal protection of the debtor KPPU's petition against PKPU s proposal filed by separatist creditor pursuant to the act of bankruptcy and pkpu no. 37 of 2004 and analyzing the decision of PKPU. 113/PDT.Sus-PKPU/2017/PN.niaga-JKY.PST