Kerugian Negara dalam proses privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Kebijakan direksi persero berdasarkan pasal 19 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dalam perspektif status kekayaannya yang dipisahkan dari negara analisis; kasus direksi PT. Merpati Nusantara Airlines = Policy of company board of directors pursuant to article 19 law number 19 of 2003 concerning state owned enterprise in perspective of separated sovereign assets; case study board of directors of PT. Merpati Nusantara Airlines

Efektifitas pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Pengaturan Badan Hukum Special Purpose Vehicle Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Dan Menurut Hukum Islam = Regulation of Special Purpose Vehicle Legal Entity And Alienation of State-Owned Asset In Law Number 19 Year 2008 On Sovereign Syariah Securities And According To Islamic Law

Aspek hukum privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus PT Semen Tonasa