Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Analisa hukum terhadap kredit konstruksi untuk perumahan berkaitan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1999 tentag perbankan dan undang-undang nomor 4 tahun 1995 tentang hak tanggungan

Penjaminan tanah untuk kredit mikro perbankan tanpa pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) maupun akta pemberian hak tanggungan (APHT) dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan : studi kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia unit benda kota Pekalongan = Land mortgage for obtining a bank loan the absence of power of attourney to charge for the right of land mortgage (SKMHT) and deed of grant of mortgage (APHT) with reference to Law Number 4 of 199 on mortgage rights : a case study at BRI, Pekalongan city branch

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda benda yang berkaitan dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan

Tinjauan yuridis mengenai tanah sebagai jaminan kredit dan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah