Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris terkait pembuatan akta pertanahan (pasal 15 ayat 2 huruf f undang-undang tentang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014) = Overview judicial review making authority notary related deed land article 15 paragraph 2 letter f law on notary number 30 year 2004 with the revision of law number 2 year 2014 / Annisaa

Kewenangan notaris dalam membuat akta pertanahan berdasarkan pasal 15 ayat (2) butir F undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaries analisis praktik di Jakarta Pusat

Pertimbangan hukum dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf F pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan PPAT dalam kegiatannya dengan Badan Pertanahan Nasional = Legal considerations reenactment of article 15 point 2 f on regulation no 2 2014 which is amendment of regulation no 30 2004 regarding to correlation of notary and ppat with BPN

Analisa Yuridis Mengenai Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris yang Melakukan Pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 17 Huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Studi Kasus Putusan Tanggal 16 Juni 2011 Nomor 06/PTS/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011 = Juridical analysis of deed authenticity by a notary who breaches article 16 section 1 letter a and article 17 letter f of the legislation of the Republic of Indonesia no. 30 in 2004 about notary position. case study sentence on June, 16th 2011 No. 16/Pts/MJ.PWN Prov Banten/VI/2011

Perjanjian kerjasama antara bank dengan notaris ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris