Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Perorangan Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Badan Usaha Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Pemerintah Melalui Eksekusi Objek Jaminan Kredit di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Analisis di Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandar Lampung)

Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Pemerintah dalam Kerangka Hukum Keuangan Negara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/daerah

Prosedur eksekusi jaminan kredit bank pemerintah oleh panitia urusan piutang dan lelang negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, serta kendala-kendala yang dihadapi

INKONSISTENSI PENENTUAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK BUMN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 V. No. 62/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Agung No. 238 K/PID.SUS/2014) = Inconssistency in Determination of State Losses for Consequence of Non Performing Loan in State Owned Enterprise Bank (Case Study Constitutional Court Decision No. 77/PUU-IX/2011 v. No. 62/PUU-XI/2013 and Supreme Court Decision No. 238 K/PID.SUS/2014)