Aspek kepastian hukum kegiatan penanaman modal di Indonesia dalam perspektif undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal

Peraturan daerah bisa menghambat aspek kepastian hukum bagi kegiatan investasi di Indonesia dalam persektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

Hukum investasi: pembahasan dilengkapi dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal

Hukum investasi: pembahasan dilengkapi dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal

Penerapan prinsip national treatment dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal