Peranan lembaga perpisahan meja dan ranjang untuk mencegah/menunda terjadinya perceraian bagi pasangan suami istri yang menurut hukum agamanya dilarang bercerai ditinjau dari KUH Perdata dan UU No.1 Tahun 1974

Ambiguitas implikasi klausul pembagian harta terhadap perjanjian perkawinan (Analisis akta perjanjian perkawinan nomor XXX yang dibuat oleh Notaris X) = Ambiguity in implementation of property declaration clause to the deed of marriage agreement (Analysis of deed of marriage agreement number. XXX created by Notary X)

Perbedaan penafsiran hakim dalam permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diterima dan ditolak oleh pengadilan negeri (analisis kasus penetapan nomor 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. dan penetapan Nomor 71/Pdt.p/2017/Pn Bla) = Differences of judges interpretation in recording inter religion marriages received and rejected by the district court (case analysis of verdict Number 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt and verdict Number 71/Pdt.P/2017/Pn. Bla)

Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat: menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam

Penerapan hukum penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji kawin menurut hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam: analisis putusan no. 3277 K/Pdt/2000 = The application of law on compensation due to false promises upon marriage according to Indonesian marriage law and Islamic law: analysis decision number 3277 K/Pdt/2000