Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan: Kasus PT Meares Saputan Mining

Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government

Hukum pertambangan: pergeseran kewenangan pusat dan daerah dalam pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara

Kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin usaha pertambangan panas bumi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (studi kasus lelang Wilayah Kerja Pertambangan Sorik Marapi Roburan Sampuraga) = The authority of the central government in the development and control groups against geothermal mining permit issued by the local government case auction geothermal working mining area sorik marapi roburan sampuraga / Anita Widowati

Dampak potensial akibat penarikan kembali kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat = Potential impact of the withdrawal of the authority to issue mining business permit from the regional government to the central government.