Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI = Yuridical Review at Authority of Military Court on Judgment Indonesian Soldier That in Case Criminal Action After Placing Indonesian Army Law

Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan Umum dalam hal Melakukan Tindak Pidana Umum

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Upaya Keberatan Prajurit TNI Atas Keputusan Tata Usaha Militer. = The jurisdiction of the Military administrative court in examining, adjudicating and deciding upon the objection of the soldiers to military administrative decision.

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (studi kasus pembelian helikopter MI-2 oleh Abdullah Puteh)

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengadili Subjek Hukum Anggota Militer = Juridical Review of the Authority of the Indonesian Court for Corruption Crimes to Conduct a Trial against Military Personnel Legal Subjects