Undang-undang kepolisian negara republik Indonesia 2002

Undang-undang RI No.2 tahun 1980 tentang pemilu dan Undang-Undang RI No.3/1975 tentang Parpol dan Golkar serta UU RI No.5 tahun 1975 tentang MPR/DPR/DPRD

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradialn Tata Usaha Negara (PTUN) di lengkapi UU RI No 49 th 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; UU RI No.2 Th. 1986 tentang peradilan umum; UU RI no. 8 th 2004 tentang perubahan atas UU RI no.2 th 1986 tentang peradilan umum; UU RI No.5 th. 1986 tentang PTUN; UU RI no.9 th. 2004 tentang perubahan atas UU RI no.5 1986 tentang PTUN; UU RI no. 48 th. 2009 tetang kekuasaan Kehakiman; UU Ri No. 18 Th. 2003 tentang Advokat

UU RI No. 31 tahun 1997 : Undang-undang peradilan militer : UU RI No. 31 tahun 1997 undang-undang peradilan militer UU RI No.27 Th. 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi dilengkapi dengan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

UU RI No. 31 tahun 1997 : Undang-undang peradilan militer : UU RI No. 31 tahun 1997 undang-undang peradilan militer UU RI No.27 Th. 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi dilengkapi dengan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia