Kepailitan & PKPU : undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepastian hukum eksekusi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan/PKPU dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi kreditor separatis = The legal certainty of mortgage execution based on law no 4 of 1996 regarding mortgage rights and law no 37 of 2004 regarding bankruptcy law and suspension of payment in creating legal protection for secure creditor

Kedudukan hukum Bank Indonesia dalam kepailitan bank ditinjau dari konstruksi hukum undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang = Bank Indonesia's legal position in terms of the bank bankruptcy at law constructions law number 37 of 2004 on bankruptcy and postnement of debt payment

Perlindungan hukum terhadap pembayaran upah buruh dalam putusan kepailitan dihubungkan dengan undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Analisis Putusan Pailit Nomor 25/Pailit/2009/Pn. Niaga Jkt. Pusat dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 49/Pk/Pdt.Sus/2011) = Legal protection of workers 'Compensation Payments Linked With Bankruptcy and Suspension of Payment Act 2004 and Employment Act 2003. (Analysis Of Bankruptcy Decision No. 25 / Bankruptcy / 2009 / Court Commercial Central Jakarta And Decision Review No. 49 / Decision Review / Special Civil / 2011)