Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang sengketa pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 = Against judicial review of Constitutional Court decision no.1/PHPU.PRES-XII /2014 about dispute election of president and vice president year 2014

Perbedaan implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah = The differences of permanent legal binding administration court and Constitutional Court decision implication to legality of regional head and deputy head elected on general election of regional head process / Vino Devanta Anjaskrisdanar

Pemenuhan prinsip keadilan pemilu dalam penyelesaian sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah: studi putusan sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 = The fulfillment of electoral justice principle in settlement of candidacy dispute for regional head election study of decision for candidacy dispute of regional head election from 2015 to 2017

Kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah analisis putusan mahkamah konstitusi no/41/phpu/d/viii/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten mandailing natal = The authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional chief analysis of the award the mk/no/41/phpu/d/viii/2010 of the dispute about the result of the election of regional head district mandailing natal

Perlindungan hak perseorangan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi = Protection of individual's right to be a candidate in local election by the Constitutional Court / Nulidya Stephanny Hikmah