Permasalahan penambahan modal dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat X berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dikaitkan dengan undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas = Problems in increasing capital in PT. Bank Perkreditan Rakyat X based on Bank Indonesia regulations No. 8/26/PBI/2006 regarding BPR connected with law No.40 year 2007 regarding limited company

Tinjauan yuridis tentang jaminan bagi pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah pada bank perkreditan rakyat (studi kasus pada PT BPRS x di Kota Bekasi)

Kemungkinan dilakukannya kontrak Wadi'ah Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan Bank Indonesia sebagai persyaratan peningkatan statusnya menjadi bank umum Syariah

Undang-Undang Bank Indonesia memuat Bank Indonesia dan perubahannya; Penerapan Manajemen Resiko Bagi bank umum; transparansi Informasi produk bank; prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh Bank Umum

Praktik pembebanan jaminan fidusia yang tidak sesuai undang-undang nomor 42 tahun tentang jaminan fidusia 1999: analisis kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal Karya Mandiri