Notaris merangkap jabatan sebagai arbiter ditinjau dari undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa = Notary dual position as arbitrator in terms of law number 30 of 2004 concerning the notary juncto law number 30 of 1999 on arbitrator and alternative dispute resolution

Penempatan notaris di badan koordinasi penanaman modal (BKPM) menurut kode etik notaris tahun 2015 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary placement in indonesia investment coordinating board according to notary code of conduct year 2015 and law number 2 year 2014 regarding amendment of law number 30 year 2004 regarding notary incumbency / Ratih Indriningtyas

Pelanggaran jabatan notaris dalam penerbitan akta jual beli dan pengoperan hak berdasarkan surat hibah di bawah tangan ditinjau dari undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (studi putusan MPPN Nomor 03/b/mj.ppn/viii/2010) = Notary in infringement issuance of sale and purchase deed and transfering the right based grant letter at the onderhands judging under preparation act No.30 of 2004 on title notary law : study number 03/b/mj.ppn/viii/2010 MPPN judgement

Rangkap jabatan notaris sebagai ketua koperasi ditinjau dari undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Double occupation of notary as koperasi's chief based on law number 2 year 2014 amendment of occupation law number 30 year 2004 and notary's ethic code / Vincentia Prastiwi Hapsari

Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta oleh Notaris Ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris = Restricting The Amount of Notarial Deeds According to Notary Code of Ethics and Law No 2 of 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position.