Optimalisasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan anak : berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang = Optimizing legal protection for victims of crime of trafficking in children under Act no. 23 of 2002 on child protection and under Act 21 year 2007 on eradication of the trafficking crime in persons

Bantuan hukum dan hak asasi manusia

Tinjauan terhadap implementasi prinsip freezing without delay dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme = Review of the implementation of the principle of freezing without delay in the republic of Indonesia law number 9 year 2013 concerning the prevention and suppression criminal acts of terrorism financing

Analisis terhadap kasus - kasus perdagangan orang di Indonesia dilihat dari perspektif hak asasi manusia, studi kasus atas keputusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1554/PID.B/2012/PN.MDN dan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 71/PID.SUS/2012/PN.KLB = Analysis on human trafficking cases in Indonesia from human rights perpectives case studies on medan court decision Number 1554/PID/B/2012/PN/MDN and kalabahi court decision Number 71/PID.SUS/2012/PN/KLB / Nadya Nattaya Sampurno

Perlindungan Hak Atas Privasi Subjek Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = The Protection of the Rights to Privacy of Tapping Subjects of the Corruption Eradication Commission Based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission