Pembuktian unsur-unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan bus way

Peranserta masyarakat dalam pemberantasan korupsi : kajian terhadap pasal 41-42 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Sejarah pembentukan undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya setelah lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = The meaning of abuse of power as element of crime in article 3 law number 30 year 1999 on eradication of criminality acts of corruption and it s alteration after the enaction of law number 30 year 2014 on government administration

Analisa yuridis perbedaan penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terhadap kepala daerah sebagai pelaku tindak pidana korupsi terkait penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi atau yang tidak sesuai peruntukannya