Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca perubahan ke empat undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 : suatu kajian yuridis

Perkembangan investasi di sektor pertambangan umum setelah berlakunya undang-undang no. 19 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Aspek hukum pembiayaan proyek Liquefied Natural Gas (LNG) dengan skema project di Indonesia setelah undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi

Peran Bapedal dan Bapedalda Propinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Implementasi Peranan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal Asing di Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Pasca Undang-undang No.22 Tahun 1999