Problem kewenangan mahkamah konstitusi memutus perselisihan hasil pilkada

Mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu: Studi kasus putusan perkara No. 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009

Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi

Perihal Pembuktian dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi (Studi kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Jawa Timur

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 = Constitutional Courts Authorities as an Institution for Regional Election Dispute Settlement, post-decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 / Ibnu Hakam Musais