Penyelesaian kepabeanan bagi impor barang untuk komoditi ekspor melalui impor umum dibandingkan denagn fasilitas bapeksta dan entrepot produksi tujuan ekspor (EPTE)

Kebijakan pemerintah 23 Mei 1995 : tentang bea masuk dan bea masuk tambahan tata niaga impor, entrepot produksi untuk tujuan ekspor EPTE/KB penanaman modal perizinan dan restrukturisasi usaha Menteri Keuangan R.I.

Fasilitas impor barang pameran berdasarkan pasal 23 ordonansi bea (Suatu tinjauan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea & Cukai Tipe A Kemayoran Jakarta

Analisis efektivitas pengawasan dalam rangka pemberian fasilitas jalur prioritas kepabeanan di kantor pelayanan utama Bea Cukai Tanjung Priok

Permasalahan hukum di dalam praktek post audit terhadap perusahaan eutrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) (studi pada EPTE:PT.X)