Majelis Pertimbangan Pajak menurut Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagai banding Administratif

Kompetensi majelis pertimbangan pajak, peradilan tata usaha negera dan badan peradilan pajak dalam memutuskan permohohan banding pajak: Suatu bentuk perlindungan dan keadilan terhadap wajib pajak

Kedudukan badan penyelesaian sengketa pajak (BPSP) sebagai badan peradilan pajak di Indonesia setelah berlakunNya undang-undang no.17/1997 dalam sistem hukum Indonesia

Reformasi badan peradilan pajak di Indonesia (suatu tinjuan teoritis terhadap undang-undang no. 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak)

Hukum pajak menurut Undang-Undang Dasar 1945