Analisa hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan waris terhadap harta bersama di Kabupaten Badung tahun 2012 = Legal analysis on imposition of the land and building title transfer fee of the inheritance upon the joint asset in Badung Regency year 2012

Analisis penerapan validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) pada transaksi jual beli di Kota Bekasi = Analysis of applying the validation of acquisition duty of right on land and building (bphtb) at sale and purchase transaction in Bekasi City

Pengelakan terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan yang didahului dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat dihadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara = Evaluation towards the income tax (pajak penghasilan) and land tenure income tax (bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) exaction in the land title and/or building sales that was initiated by the installment sale agreement (perjanjian pengiukatan jual beli) with selling authorization that was made in front of the North Jakarta notary

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2397 K/PDT/2022 = Notary's liabilities for making power of attorney deed on unpaid sale and purchase binding and has transferred land rights to other parties: Case study Supreme Court Decision the Republic of Indonesia Number 2397 K/PDT/2022

Analisis Penerapan Advance Ruling dalam Self Assessment Di Indonesia: Studi Komparatif dengan Beberapa Negara Eropa (Belgia Denmark Norwegia Spanyol dan Swedia) dan Negara Berkembang Lainnya (India)