Vina Prisilia Octaviani
Hak mewaris anak luar kawin secara penggantian terhadap harta peninggalan keluarga ibu pada golongan Tionghoa non muslim dengan adanya pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 = The inheritance rights of children born out of wedlock in place fulfillment to his/her mothers family inheritance for non muslims chinese ethnic after the enacted of article 43 (1) marriage law and the constitutional court verdict No. 46/PUU-VIII/2010
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
 UI - Tesis (Membership)
Imansyah Auliaputra Mahidin
Tinjauan yuridis hubungan perkawinan dengan pengakuan anak luar kawin menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/Puu-viii/2010 analisis penetapan no. 175/Pdt.p/2015/Pn.Jkt.Tim = Juridical review on relation between marriage and child acknowledgment according to regulations in Indonesia post constitutional court order number 46/Puu-viii/2010 analysis on East Jakarta court order number 175/Pdt.p/2015/Pn.Jkt.Tim
2018
 UI - Skripsi (Membership)
Frieda Russa Yuni
Putusnya perkawinan karena melanggar taklim talak ditinjau dari Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam (analisis putusan MA RI No.53-AG-1985 Tanggal 27 November 1988)
Universitas Indonesia, 2007
 UI - Tesis (Membership)
Yudith Ika Pratama
Tinjauan yuridis pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya jangka waktu tunggu (Masa 'Iddah) menurut kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 (studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 41 K/AG/2009) = Juridical review of marriage nullification regarding the waiting period masa iddah from the perspective of compilations of Islamic law and law No. 1 year 1974: case study the ruling of supreme court No. 41 K /AG/2009)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Skripsi (Membership)
Sekilas analisis sosio-yuridis tentang perkawinan campuran menurut hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 1 Maret 2001 : 97-111, 2001
 Artikel Jurnal