Analisis penerapan kedudukan dan kewenangan penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan (studi kasus penyidikan tindak pidana kepabeanan atas tersangka Abdul Waris Halid)

Mekanisme koordinasi penyidik POLRI dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana lingkungan

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan

Manfaat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung (Perbandingan dengan PPNS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Tingkat I Jawa Tengah)

Kewenangan pegawai bea dan cukai sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana kepabeanan berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kefabeanan (studi kasus praperadilan HA. Abdul Waris Halid)