Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 5/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang membolehkan adanya calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Analisis pemekaran kabupaten kota di propinsi Bengkulu (studi kasus terhadap kabupaten bengkulu tengah sebagai daerah otonom baru dalam perspektif ketahanan daerah) = Analysis of splitting districts in the provinces of bengkulu (case study of the Bengkulu district as the center of a new autonomous region in the regional security perspective)

Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk Pemilihan Umum dan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik ditinjau dari hukum tata negara

Tinjauan terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur) secara langsung menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945

Koalisi partai politik pada pemilihan kepala daerah: studi kasus koalisi Golkar, PKB dan PBB pendukung pasangan Irvan-Herman di Kabupaten Cianjur tahun 2015 = Political party coalition in the election of regional heads case study Golkar, PKB and PBB coalition supports Irvan-Herman in Cianjur Regency in 2015