Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan

Analisis penerapan kedudukan dan kewenangan penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan (studi kasus penyidikan tindak pidana kepabeanan atas tersangka Abdul Waris Halid)

Kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan penyidik Polri dalam upaya paksa penahanan (studi kasus penahanan tersangka Erni Rusdiana dalam tindak pidana pemalsuan pita cukai)

Tugas dan kewenangan pejabat badan pengawas obat dan makanan sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan obat (studi kasus dengan terdakwa Doris Leman)

Kedudukan dan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan