Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Analisis yuridis independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank sebagai pihak yang dibebankan pungutan = An analysis of the juridical independence of the financial services authority OJK in regulating and supervising the banks as the parties on which levies are imposed

Implementasi penyidikan tindak pidana perbankan oleh otoritas jasa keuangan = Implementation of banking crime investigation by the financial services authority

Tinjaun hukum terhadap klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang perjanjian baku = Legal review of the standard clauses in consumer financing agreements in terms of financial service authority regulations number 1/ POJK.07/ 2013 concerning financial service sector consumer protection and financial services authority number 13/ SEOJK.07/ 2014 circulars concerning standard agreements

Tinjauan yuridis peralihan kredit ke dalam bentuk produk perbankan syariah pasca konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah (Studi kasus Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah)