Pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan umum sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah di Propinsi Sumatera Barat

Implikasi pasal 6 peraturan daerah nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari sesudah berlakunya uu no.22 tahun 1999 di kabupaten agam Sanidjar Pebrihariati R.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah / Departemen Penerangan RI

Tinjauan terhadap autentisitas akta catatan sipil sejak berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah

Kesiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah: Kajian Terhadap Kesiapan Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom Khususnya Kabupaten andung Sebagai Studi Kasus