Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan otonomi khusus bagi pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan undang-undang no. 21 tahun 2001

Analisis perekonomian provinsi Papua dan alternatif kebijakannya : tinjauan implementasi UU No.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua / Dance Yulian Flassy

Implementasi kebijakan pembentukan unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dalam konteks otonomi khusus

Memandang otonomi khusus bagi provinsi Papua dari perspektif Pancasila

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Era Nontransisional (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) = The Establishment of Truth and Reconciliation Commission in the Nontransitional Era (Study of Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua Province and Law No. 11/2006 on Aceh Government)