Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Bentuk Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 64/ G/2017/PTUN-PLG Jo Putusan Nomor 110 PK/TUN/2019) = CANCELLATION OF OWNERSHIPCERTIFICATES TO LAND BY COUNTRY COUNTRY COURT AS FOR IMPLEMENTATION OF COURT EXECUTION (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 64 / G / 2017 / PTUN-PLG JO DECISION NUMB

Penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah Asrama TNI Angkatan Darat di Mendawai, Pontianak, Kalimantan Barat (Studi kasus terhadap Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 259.K/TUN/2004)

Antinomi norma hukum pembatalan pemberian hak atas tanah oleh peradilan tata usaha negara dan Badan Pertanahan Nasional

Kompensasi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam memutus sengketa kepemilikan atas tanah dan membatalkan sertfikat tanah sebagai keputusan tata usaha negara (studi kasus putusan pengadilan negeri Bogor No. 63/PDT.G/2008/PN.BGR jo.putusan pengadilan tinggi Bandung No 115/PDT/2009/PT.BDG dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 32/G/2008/PTUN-BDG)

Proses penyelesaian sengketa penolakan permintaan pendaftaran merek oleh komisi banding merek di pengadilan tata usaha negara