Analisis Perekonomian Provinsi Papua dan Alternatif Kebijakannya : Tinjauan Implementasi UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Era Nontransisional (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) = The Establishment of Truth and Reconciliation Commission in the Nontransitional Era (Study of Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua Province and Law No. 11/2006 on Aceh Government)

Analisis Kedudukan DPRP dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Menurut Putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020 dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua = Analysis Of The Position Of The DPRP In The Local Government Of The Papua Province According To Decision Number 4/PUU-XVIII/2020 And Law Number 21 Of 2001 Concerning Special Autonomy Of The Province Of Papua

Daerah Khusus Dalam Perspektif NKRI : Telaah Yuridis Terhadap Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Analisis perekonomian provinsi Papua dan alternatif kebijakannya : tinjauan implementasi UU No.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua / Dance Yulian Flassy